Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan peraturan perundang-undangan terbaru yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada tanggal 17 Desember 2025 di Jakarta dan mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Regulasi ini menjadi landasan hukum acara pidana nasional yang baru, membawa pembaruan mendasar dalam tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan, sejalan dengan prinsip due process of law dan sistem peradilan pidana modern. Melalui halaman ini, masyarakat, aparatur penegak hukum, akademisi, dan praktisi dapat mengakses serta mengunduh teks resmi UU KUHAP 2025 dalam Bahasa Indonesia sebagai rujukan otoritatif guna menjamin kepastian hukum, keseragaman penerapan hukum acara pidana, dan peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia.